Informasi berikut merupakan jenis
informasi yang wajib tersedia Setiap Saat sesuai dengan amanah UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
No. 06 TAHUN 2025
Tanggal 10 Jun 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. BELU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN BIDANG TATA USAHA NEGARA
No. 06 TAHUN 2025
Tanggal 10 Jun 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. BELU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN BIDANG TATA USAHA NEGARA
No. 06 TAHUN 2025
Tanggal 10 Jun 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. BELU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN BIDANG TATA USAHA NEGARA
No. 06 TAHUN 2025
Tanggal 10 Jun 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. BELU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN BIDANG TATA USAHA NEGARA
No. 132
Tanggal 17 Jul 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. SUBULUSSALAM DENGAN et
213
No. 01/O.5/Gs.2/10/2024
Tanggal 17 Okt 2024
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KT. KALIMANTAN UTARA DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
No. xxxx
Tanggal 11 Jul 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. SIBOLGA DENGAN xxxx
xxxx
No. x
Tanggal 31 Jul 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. SIBOLGA DENGAN x
x
No. 900/08.e/V.03-WK
Tanggal 13 Jan 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. WAY KANAN DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN TENTANG BANTUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM
KESEPAKATAN BERSAMA
No. 900/08.e/V.03-WK
Tanggal 13 Jan 2025
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA (MOU) ANTARA
KN. WAY KANAN DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN TENTANG BANTUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM